Bimtek

Feb 14

Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA)

By sibt in BIMTEK, BIMTEK PRODUK HUKUM DAERAH, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua barat, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua barat daya, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua pegunungan, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua selatan, Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA) prov. papua tengah, JADWAL BIMTEK

Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Hukum Daerah (PERDA)

Dengan hormat ;

Berbagai masalah yang ditimbulkan dalam pembentukan produk hukum daerah seperti tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma maupun azas-azas pembentukannya, perda yang tidak dapat dilaksankan secara maksimal, perda yang tidak memiliki kepekaan sosial, berkenaan dengan persoalan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Perubahan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebenarnya sudah mengamanatkan bagaiman pentingnya Prolegda dalam pembentukan produk Hukum Daerah.

Teruskan membaca

Feb 14

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

By sibt in BIMTEK, BIMTEK KEUANGAN, BIMTEK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUL PADA PEMERINTAH DAERAH, JADWAL BIMTEK

Jadwal Bimtek Nasional Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Dengan hormat ;

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tampa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

SAP Akrual berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.